Dandim 1613/Sumba Barat Menghadiri Pembukaan Raker Teknis Penguatan Kapasitas Pengawas Adhoc Tingkat Kecamatan -->

Iklan Semua Halaman

Dandim 1613/Sumba Barat Menghadiri Pembukaan Raker Teknis Penguatan Kapasitas Pengawas Adhoc Tingkat Kecamatan

Admin
Jumat, 30 Oktober 2020


Dandim 1613/Sumba Barat Menghadiri Pembukaan Raker Teknis Penguatan Kapasitas Pengawas Adhoc Tingkat Kecamatan Pada pengawasan Tahapan Kampanye

Sumba Barat - GlobalInvestigasinews.Com
(Mustari)

Bertempat di Gedung Alfa Omega Desa Kodaka Kec.Kota Waikabubak Jumat 30/10/2020 berlangsung Raker Teknis Penguatan Kapasitas Pengawas Adhoc tingkat Kecamatan Pada pengawasan Tahapan Kampanye.

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh anggota Bawaslu RI bidang Divisi Hukum Fritz Edward Siregar,SH,LL.M.PhD,  Ketua Bawaslu Prov. NTT Thomas Mauritus Djawa,SH, Plt Sekda Bupati Sumba Barat Drs. Daniel B. Pabala, Kapolres Sumba Barat AKBP. Irwan Arianto, SIK,MH, Adisten 1 Sumba Barat,  Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat beserta anggota, Ketua Bawaslu Sumba Tengah, Ketua Bawaslu Kab. SBD dan Ketua Bawaslu Sumba Timur, Ketua KPUD Sumba Barat beserta Komisioner, Para anggota Bawaslu tingkat kecamatan Sumba Barat.

Dandim  1613/SB Letkol Czi Irawan Agung Wibowo, ST, M.Tr (Han) menilai peran pengawas Ad hoc seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sangat penting dalam mengawasi tahapan Pilkada bupati dan wakil bupati Sumba Barat tahun 2020. 

Karena itu menurutnya, pengetahuan jajaran Adhoc terkait pemilu harus di atas dari yang diawasi. Apalagi untuk saat ini banyak aturan baru terkait Pilkada di masa Pandemi covid 19. Perlu bimtek lebih dari satu kali,"ujar Dandim

Selanjutnya Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar,SH,LL.M.PhD menjelasakan bahwa bimtek juga bertujuan agar Panwascam memahami tugas dan kewenangan dalam mengawasi tahapan pesta demokrasi sehingga bisa meminimalisir kesalahan ketika menjalankan tugas di lapangan. 

Ditambah lagi saat ini bersamaan dengan Pandemi covid 19 di seluruh Indonesia, untuk itu harus memperhatikan protokol kesehatan agar kegiatan demokrasi berjalan juga masyarakat juga tetap sehat,"imbuhnya

Sedangkan ketua Bawaslu Provinsi NTT maupun ketua Bawaslu kabupaten Sumba Barat sama sama sepakat bahwa Kualitas jajaran Ad hoc harus baik karena mereka ujung tombak Bawaslu.Kalau tidak paham isi formulir C1 dan semacamnya akan sangat menyulitkan. 

Selanjutnya pengalaman pengawasan pada Pilpres maupun Pileg tahun 2019 semoga menjadi modal awal  Panwascam dalam melaksanakan tugas di lapangan,"tandas ketua bawaslu NTT