Diduga Melanggar Kepres No 11 Tahun 2020, Bupati Lumajang Dan Koordinator Demo Lawan PT.LUIS Di BPN Patut Diadili -->

Iklan Semua Halaman

Diduga Melanggar Kepres No 11 Tahun 2020, Bupati Lumajang Dan Koordinator Demo Lawan PT.LUIS Di BPN Patut Diadili

Admin
Kamis, 19 November 2020


Diduga Melanggar Kepres No 11 Tahun 2020, Bupati Lumajang Dan Koordinator Demo Lawan PT.LUIS Di BPN Patut Diadili

Globalinvestigasinews.com
Lumajang 19/11/2020 - Sesuai maklumat kepala kepolisian negara Republik Indonesia tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (covid 19). Kapolsek Pasirian Membubarkan acara konser musik di Selok Awar-awar pada pesta pernikahan anak dari Tosan aktivis Lingkungan, dan yang menjadi Koordinator demo dalam melawan PT.LUIS di BPN, (18/11/20).


Seharusnya sebagai aktivis lingkungan (tosan) lebih mejaga keselamatan lingkungannya dari bahanya Covid-19 yang saat ini mengancam Kabupaten Lumajang yang berada di zona merah.

Namun dengan kedatangan Bupati Lumajang H.Thoriqul Haq menjadi kontoversi di kalangan publik,mengingat di Kabupaten Lumajang satu satunya berada zona merah penyebaran Covid-19  Jawa Timur Bupati Lumajang yang akrap dipanggil Cak Thorik melanggar Kepres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Seharusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib untuk mempedomani serta bertanggungjawab supaya masyarakat mampu untuk bertahan dalam menghadapinya,bahkan banyak Bupati yang dicopot jabatanya karena melanggar protokol Covid-19.

Aneh dengan Bupati Lumajang malah dengan gamblangnya tidak memakai masker menghadiri konser musik yang ada dipesta perkawinan Tosan aktifis lingkungan,dan hanya Bupati Lumajang Cak Thorik yang selalu aman dari sanksi setiap melanggar Aturan Undang Undang. 

sangat terlihat jelas dalam vidio ini ;

Dapat diketahui bahwa Anggaran Penanganan Covid-19 di Lumajang Jawa Timur, melahap angka sebesar 2 3 7 M, namun masih saja Zona merah.

IPTU Agus Sugiharto,SH selaku Kapolsek Pasirian membenarkan adanya Acara pesta musik dalam acara pernikahan Anak Tosan tersebut.” Sudah saya bubarkan dan mereka gak ada ijin, karena prinsipnya kita tidak mengeluarkan ijin keramaian “, tegasnya, (19/11/20).

Bagaimana bisa masyarakat Lumajang percaya lagi ,toh,Bupatinya melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, begitu juga dengan Tosan ,apa masih bisa disebut aktifis lingkungan .


Bersambung (budi)