Fraksi RNR Tuding Kaban BKPSDM Kangkangi Edaran BKN, Hadi Firdaus Siap Jelaskan Agar Tidak Ada yang Gagal Paham

Fraksi RNR Tuding Kaban BKPSDM Kangkangi Edaran BKN, Hadi Firdaus Siap Jelaskan Agar Tidak Ada yang Gagal Paham

Admin
Jumat, 13 November 2020


Fraksi RNR Tuding Kaban BKPSDM Kangkangi Edaran BKN, Hadi Firdaus Siap Jelaskan Agar Tidak Ada yang Gagal Paham

Tanjabtimur - GlobalInvestigasinews.com
2020/11/12

Hadi Firdaus, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) yang juga Pelaksana Tugas (Peltu) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali di serang oleh Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (F-RNR). 

Kali ini ia dituding mengangkangi surat edaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait posisinya sebagai pelaksana tugas Kadishub. Tudingan serius itu disampaikan dalam forum Rapat Paripurna DPRD tentang Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap RAPBD Tanjabtim tahun anggaran 2021 yang digelar pada Rabu, 11 Nopember 2020.  

Dalam Pandangan Fraksi yang dibacakan oleh legislator Partai Nasdem, Yudhi Hariyanto, F-RNR secara jelas menilai kinerja Dishub Tanjabtim tidak maksimal. 

Hal tersebut dikarenakan kepala BKPSDM dianggap mengangkangi dan tidak menaati surat edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Meminta kepada Pjs Bupati untuk mengevaluasi terkait kebijakan mempertahankan kepala BKPSDM yang saat ini juga menjabat sebagai pelaksana tugas Kadishub selama satu tahun tujuh bulan,ucap Yudi.  

Menanggapi tudingan tersebut, Hadi Firdaus angkat bicara. Sebenarnya saya tidak terlalu ambil pusing saat persoalan ini dipertanyakan ketika pertama dahulu. Saya coba memaklumi bahwa rekan  rekan di Fraksi RNR bisa saja saat itu kebetulan tidak membaca secara cermat, tapi ketika hari ini hal itu kembali dipertanyakan saya kira ini soal serius yang perlu diperjelas agar tidak terjadi kesalah pahaman,kata Hadi.

Dijelaskannya, untuk memahami maksud surat edaran BKN tersebut sebenarnya sangat sederhana.  Surat edaran itu mengatur bahwa pelaksana tugas dapat ditunjuk untuk masa jabatan per tiga bulan. Sedangkan siapa ASN yang ditunjuk sepenuhnya kewenangan Sekretaris Daerah.  Tegas dikatakannya, SK yang ia kantongi memang per tiga bulan. Soal mengapa kemudian ia yang selalu ditunjuk sebagai pelaksana tugas hingga saat ini, menurut Hadi hal itu sepenuhnya kewenangan Sekda. 

Sebagai ASN saya tidak mungkin menolak tugas yang diamanahkan atasan, ucapnya. 
Hadi merasa heran dan tak tahu poin mana yang  menjadi acuan Fraksi RNR sehingga ia dituding mengangkangi edaran tersebut. 

Namun Hadi menduga ada over interpretasi dalam memahami materi edaran BKN itu. 
Hadi juga mengaku siap menjelaskan secara rinci dan sistematis tentang apa yang dipersoalkan Fraksi NRN itu agar tidak terjadi gagal paham. Apalagi persoalan tersebut disampaikan oleh Fraksi NRN dalam forum resmi yakni paripurna. Saya siap menjelaskan jika teman  teman dewan berkenan memberi ruang. Ini perlu diperjelas agar hal  hal seperti ini tidak terulang di masa mendatang,tegas Hadi.(*/T111k).