Hiruk Pikuk Sosial dalam “Equality Before The Law” Kilas Sosial-Kemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan -->

Iklan Semua Halaman

Hiruk Pikuk Sosial dalam “Equality Before The Law” Kilas Sosial-Kemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan

Admin
Minggu, 22 November 2020


Hiruk Pikuk Sosial dalam “Equality Before The Law”  Kilas Sosial-Kemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan

Oleh: Taufik Rahman
(Law Student UMTS)

Equality Before The Law adalah satu terminologi hukum yang memiliki makna adanya persamaan posisi di hadapan hukum, yang berarti terdapat suatu kesetaraan atau kesamaan dalam hukum pada setiap individu.
 
Di Indonesia, asas ini dibingkai dalam Pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yakni: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya.”
 
Artinya, keberadaan makna “Equality Before the Law” memiliki kesetaraan makna dengan makna yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, yaitu setiap warga negara Indonesia kedudukan haknya sama dan tidak dibeda-bedakan di dalam hukum dan pemerintahan. Dengan kata lain, kondisi sosial dalam implementasi hukum di Indonesia haruslah memegang teguh asas ataupun prinsip “Equality Before the Law”.

Akan tetapi, sejumlah fenomena hiruk-pikuk sosial dalam “Equality Before the Law” menjadi satu konsumsi bagi sosial-kemasyarakatan kita saat ini. Tidak sedikit keresahan sosial yang kita dapati akibat dari kurangnya implementasi “Equality Before the Law” dalam kehidupan sosial kita. Misalnya, fenomena pelaksanaan Penerapan Hukuman Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam hal ini, tampak penerapan hukum atas Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam kondisi sosial masih kurang maksimal. Masih terlihat samar adanya Pejabat Publik, Ulama, dan Calon Kepala Daerah dan lain-lain yang melanggar Protokol Kesehatan di dalam kondisi situasi pandemi COVID-19, Sementara itu warga biasa seperti pedangang kaki lima, di Diskriminatif dengan penerapan yang ketat melaksanakan Protokol Kesehatan Tersebut.
 
Jelas adanya, pemerintah telah memberikan aturan serta prosedur yang patutnya dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial-kemasyarakatan. Seperti Aturan Yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19. Inpres diterbitkan 4 Agustus 2020, Dan Ada juga Aturan Penegakan Hukum yang di keluarkan Bapak KAPOLRI, Mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun,” seperti dikutip dari surat telegram tersebut.

Hal ini menjadi penting bagi kita masyarakat sosial dalam mencapai tujuan pemerintah, yakni memetakan dan memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang sedang kita alami dan Semoga Asas  “Equality Before the Law”. Bisa di tegakkan dalam sosial kemasyarakatan tanpa pandang bulu untuk terlealisikan nya Penegakan Hukum Yang Adil Terhadap  Pelanggaran Protokol kesehatan.
 
Kondisi adanya hiruk-pikuk “Equality Before the Law” telah dipaparkan oleh Donald Black dalam buku The Behaviour of Law, yaitu proses bekerjanya hukum di samping menegakkan pasal-pasal dalam undang-undang, juga dipengaruhi oleh faktor di luar hukum. Salah satunya adalah stratifikasi sosial. Semakin kuat stratifikasi sosial (kedudukan) seseorang, maka semakin berpotensi orang itu mendapatkan perlakuan berbeda di depan hukum. Di sisi lain, Sejumlah praktisi kesehatan mendesak pemerintah daerah agar tegas dalam memberlakukan protokol kesehatan. Akademisi dari Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret UNS Solo, Profesor Doktor Hartono, dalam pertemuan daring beberapa waktu lalu, mengatakan ketegasan akan mengurangi atau mencegah lonjakan jumlah kasus Covid-19 di daerah. Hartono menyetujui langkah sejumlah daerah untuk melangsungkan sweeping masker dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi ini. 
 
Guna mengatasi hiruk-pikuk sosial tersebut, perlu adanya integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kesadaran hukum oleh masyarakat serta penegak hukum, khususnya pada prinsip “Equality Before the Law”. Bila hal ini dapat digalakkan, maka tidak akan ada lagi yang namanya pepatah “hukum Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Denga kata lain, keberadaan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 nyata tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan kita.

SUMBER BACAAN:
Undang-Undang Dasar 1945
Undang – Undang nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19. 
Surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020.
https://berpijar.co/blog nihilnya-equality-before-the-law-di-indonesia/amp/
https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/21220171/jokowi-protokol-kesehatan-harus-diterapkan-oleh-seluruh-masyarakat?source=autonext
https://www.voaindonesia.com/amp/pakar-pelanggar-protokol-kesehatan-perlu-dijatuhi-sanksi/5531620.html