Ketua DPC GBNN Gunungsitoli Meminta Pihak Kepolisian Segera Menahan Pelaku Pengrusakan Mangrove -->

Iklan Semua Halaman

Ketua DPC GBNN Gunungsitoli Meminta Pihak Kepolisian Segera Menahan Pelaku Pengrusakan Mangrove

Admin
Selasa, 10 November 2020


Ketua DPC GBNN Gunungsitoli Meminta Pihak Kepolisian Segera Menahan Pelaku Pengrusakan Mangrove

Polisi harus segera melakukan pemeriksaan pengrusakan Mangrove di Gunungsitoli Utara yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Sudah dasar pihak kepolisian untuk mengambil langkah hukum memproses pelaku perusakan hutan Mangrove. 

Ketua DPC Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Gunungsitoli, Siswanto Laoli "mengecam adanya pengrusakan Mangrove yang ada diwilayah hukum mapolres Nias."

Dimana pada aturan hukum, bahwa Mangrove tersebut adalah hutan yang dilindungi oleh undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Perusakan hutan bakau ini bertentangan dengan undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Dimana dengan tegas menyatakan bagi perusak hutan yang dilindungi diberikan sanksi 10 tahun penjara dan denda Rp 5 milyar.

Dalam peraturan presiden republik indonesia nomor 73 tahun 2012 tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. 

Bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelola wilayah pesisir yang terpadu dengan pengelolaan daerah aliran sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lewat sektor, instansi dan lembaga.
Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.

Begitu juga dengan perusakan Mangrove yang telah dilakukan oleh oknum tertentu sebelumnya, lewat jembatan teluk belukar, seharusnya mereka jadi panutan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perusakan mangrove. 

Namun sangat disesali, saat mereka melakukan hal yang bertentangan dengan undang-undang, mereka kangkangi peraturan serta menguji penegak hukum untuk penerapan perda nomor 12 tahun 2012 tentang RT/RW dan aturan lingkungan hidup. Ujarnya.

(Tim)