Ormas Gml Dampingi Masyarakat Bumirestu Terkait Lahan Sengketa Tanah Pasar -->

Iklan Semua Halaman

Ormas Gml Dampingi Masyarakat Bumirestu Terkait Lahan Sengketa Tanah Pasar

Admin
Jumat, 13 November 2020


Ormas Gml Dampingi Masyarakat Bumirestu Terkait Lahan Sengketa Tanah Pasar

Ginewstvinvestigasi.com

Lampung Selatan - Aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Lampung Selatan, yang dilakukan oleh Ormas Gema Masyarakat Lokal ( GML ) terkait permasalahan sengketa Pasar Bumi Restu Kecamatan Palas, Kamis (12-11-2020).



Berlangsungnya aksi unjuk rasa pukul 10.45 Wib, yang dilakukan sekitar 200 orang dari masyarakat Desa Bumi Restu dan Ormas Gema Masyarakat Lokal ( GML ) didepan Kantor BPN Lampung Selatan,

Selamet Riadi selaku Korlap aksi Unras menuntut penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di pasar Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam aksinya massa pengunjuk rasa menyuarakan Aspirasi dan dengan membawa poster bertuliskan berbagai tuntutan.
Ormas GML mendukung perjuangam masyarakat bumi restu, BPN jangan rampas hak kami, BPN jangan plintat plintut, Seret dan adili feri , Kembalikan hak masyarakat bumi restu, GML selalu bersama masyarakat bumi restu, Tangkap mafia tanah oknum BPN, BPN biyang kerusuhan masyarakat,  Kembalikan hak masyarakat, BPN jangan rampas hak tanah kami BPN jangan ambil hak kami, karena jabatan, Seret dan adili feri dan bosnya

Ketua Umum Ormas Gema Masyarakat Lokal Rizal Anwar menyampaikan, pelanggaran yang dilakukan BPN Lampung Selatan dengan menerbitkan sertifikat secara sepihak dan tidak pernah turun kedesa Bumi Restu kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan.

" BPN telah melakukan pelanggaran dalam menerbitkan sertifikat secara sepihak tanpa memikirkan hak masyarakat, dan pihak terkaitpun khususnya Kepala BPN Lamsel sampai saat ini tidak pernah turun ke Desa Bumi Restu untuk melakukan cek lokasi ".

"kami menduga ada permainan antara pihak BPN Lampung Selatan dengan oknum , kami menuntut kepada pihak BPN untuk mengakonimir semua tuntutan masyarakat Desa Bumi Restu sampai dengan tuntas agar tidak ada lagi gejolak yang tidak kita inginkan di masyarakat ", Harap Rizal.

" Namun apabila pihak BPN Lampung Selatan tidak pembatalkan sertifikat tersebut maka kami akan turun kembali dengan masa yang lebih banyak lagi, dan sertifikat yang telah diterbitkan untuk segera dibatalkan, karena surat tersebut kami nilai cacat hukum dan mal administrasi ". Tegasnya.

Sekitar pukul 11.20 Wib akhirnya perwakilan pengunjuk rasa di terimah diruang kerjanya
oleh R. Ahmad Saleh Kepala BPN Lamsel , untuk mediasi bersama. turut hadir juga dalam pertemuan mediasi, AKBP Zaki Nasution S.IK Kapolres Lampung Selatan, Kompol Ujang Waka Polres Lamsel,, Mayor Arm Aris Daramil Kalianda Lamsel, Thomas Amrico Kaban Kesbangpol Lamsel dan perwakilan GML serta masyaraka Desa Bumi Restu Kec. Rajabasa Lampung Selatan .

Saiful Naim Perwakilan Ormas GML Lamsel mengatakan , GML berserta masyarakat desa Bumi Restu sudah berupaya beberapa kali melakukan Audensi dengan Pihak BPN namun tidak juga ada solusi .

" Kami dari Ormas GML dan masyarakat telah beberapa kali melakukan audensi dengan pihak BPN terkait terbitnya sertifikat tanah Pasar Desa Bumi Restu yang diklaim atas milik seseorang dan jelas-jelas dalam surat permohonan pembatalan kami, pada tanggal 3 April 2020 lalu. Bahwa sertifikat yang diterbitkan jelas-jelas melanggar UU Agraria pada 106 ayat (1) jo pasal 107 dan jelas cacat hukum administrasi "

" Kami menuntut dua hal kepada pihak terkait BPN Lamsel, Segera membatalkan sertifikat tanah yang di klaim atas nama Tumenggung Cahaya Marga, untuk segara di kembalikan kepada pemilik aslinya yaitu pemerintah Desa Bumi Restu, dan kami juga berharap kepada Polres dan Polda Lampung untuk segera mengusut tuntas dugaan upaya penghilangan atas hak masyarakat yang di duga dilakukan oleh oknum BPN Kab. Lampung Selatan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ", Harap Saiful.

" Saya lihat BPN tidak serius dalam penanganan ini. Kita tunggu selama 14 hari apa yang menjadi keputusan dari Kakanwil. Àpakah selama 14 hari bisa membatalkan sertifikat ini. Baik kita tunggu hasil koordinasi antara BPN dengan Kakanwil Provinsi Lampung, Karena saat ini, fisik lahan sudah dikuasai oleh perorangan, apakah BPN bisa bertanggung jawab apabila terjadi keributan " Punggasnya. 

"(Mp/Didi)