Paslon Fikar - Yos Adrino Merasa Dirugikan Bawaslu, KPU Dan Aparat Diminta Segera Bertindak

Paslon Fikar - Yos Adrino Merasa Dirugikan Bawaslu, KPU Dan Aparat Diminta Segera Bertindak

Admin
Jumat, 13 November 2020


Paslon Fikar - Yos Adrino  Merasa Dirugikan Bawaslu, KPU Dan Aparat Diminta Segera Bertindak 

Sungai Penuh globalinvestigasinews.com : - Gerakan Penolakan Pasangan Nomor Urut 2 Fikar Azami - Yos Adrino (Fiyos) di beberapa Desa di Sungai Penuh beberapa hari terakhir ini, diduga kuat dilakukan oleh Pendukung dari salah satu Pasangan Calon yakni Ahmadi - Antos alias AZAS.

Dugaan tersebut dikarenakan, dalam aksi yang dilakukan beberapa kali, terlihat dilakukan oleh tim dari Paslon 01. Seperti terjadi di Koto Lebu, Simpang Tiga Koto Lolo, dan Koto Baru. “Penolakan di beberapa Desa terhadap paslon Fikar itu bukan penolakan yang dilakukan Masyarakat secara keseluruhan, melainkan beberapa oknum, dan oknum itu terindikasi telah berafeliasi terhadap salah satu Pasangan Calon yakni Paslon nomor urut 1, Ahmadi Zubir - Alvia Santoni," ujar Jon Afrizal, tim media center Fiyos.

Jika dipandang dari aspek politik, Jon mengatakan langkah penolakan itu bisa dikualifikasikan sebagai gerakan Provokasi yang sengaja mengadu domba masyarakat. Buktinya, demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu itu merupakan orang-orang yang mendukung AZAS.

“Banyak kok orang Pesisir Bukit, dan Kumun Debai yang mendukung FIYOS, jadi kalau ini dibilang provokasi saya anggap masuk dalam kualifikasi karena yang melakukan Demo adalah orang-orang tertentu yang jelas mendukung AZAS,” pungkasnya.

Olehnya itu, Bawaslu, KPU dan Aparat penegak hukum diminta harus bertindak tegas, karena gerakan tersebut bisa saja menghalangi agenda Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

Menurut Jon, bahwa gerakan penolakan terhadap salah satu pasangan Calon kandidat merupakan sebuah sikap yang merusak demokrasi. Karena penolakan pada saat berlangsungnya kampanye maka itu sudah masuk peristiwa hukum dan bisa ditindak sebagai pidana pemilu sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2015.

Sementara itu Syahmudin Rio, Tokoh Masyarakat Pesisir Bukit, dikonfirmasi mengatakan bahwa melihat kejadian beberapa hari ini, artinya Demokrasi di Sungai Penuh saat ini sudah tidak berjalan dengan baik lagi.

Padahal, masyarakat Pesisir Bukit menerima siapapun yang ingin menyampaikan program dan Visi Misi setiap paslon kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat tau siapa yang ingin dipilih. "soal siapa yang menang, itu nanti, yang jelas biarkan Demokrasi berjalan secara baik, jangan sampai seolah - olah, masyarakat Pesisir Bukit dinilai belum pandai dalam berdemokrasi," tegasnya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit untuk tetap mengedepankan nilai-nilai Demokrasi. Sehingga, apa yang diinginkan masyarakat memimpin Sungai Penuh, sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat.

APENDI YAHYA