Pjs Bupati Pandeglang Diminta Tindak Tegas, BPNT Sembako Cikeusik Diduga Mengundang Masalah -->

Iklan Semua Halaman

Pjs Bupati Pandeglang Diminta Tindak Tegas, BPNT Sembako Cikeusik Diduga Mengundang Masalah

Admin
Kamis, 19 November 2020


Pjs Bupati Pandeglang Diminta Tindak Tegas, BPNT Sembako Cikeusik Diduga Mengundang Masalah

Pandeglang - globalinvestigasinews.com 

Gunawan Rusminto Pjs Bupati Kabupaten Pandeglang, diminta untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap sejumlah oknum yang disinyalir memanfaatkan Program Pemerintah soal Bantuan Pangan Non Tunai terhadap para Kelompok Pemanfaat Masyarakat (BPNT – KPM) di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang.

Pasalnya, belum lama ini Pemanfaat tersebut merasa dikecewakan oleh beberapa Agen yang menyediakan jenis bahan Sembako dengan harga tukar tidak sesuai dengan nilai nominal Rp 200.000.-sebagaimana yang diinstruksikan Presiden Jokowidodo. Artinya manfaat hanya menerima dari AGen atau e-Waroeng, jenis Sembako berupa Beras Super lokal 9 Kg, Daging Sapi 1/2Kg, Sepotong Wortel, sepotong Kol, beberapa biji Kacang buncis dan Satu butir Kentang.

Curiga dengan realitas ketidak seimbangan antara Jenis Sembako dan Nilai Rp 200.000.- Salah satu Agen saat dikonfirmasi Wartawan berkelit, ia sebatas menerima barang-barang itu dari Suplier, salam hal itu KNZ “ Saya hanya menerima dari Suplier seperti itu.” Ujarnya.

Begitu juga Andri Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Orang yang berperan penting soal BPNT.Dirinya melempar kejadian itu pada Dodong satu dari dua tenaga pendamping.” Saya hanya memantau dan mengikuti,karena sudah ada tenaga pendamping Dodong, Saya focus di TKSK, Tangkis Andri.

Lalu apa jawaban Dodong ketika dimintai hak jawabnya lewat phonecell.” Saya lagi di Pandeglang.” Tukasnya hampa.

Mencermati persoalan itu Nampak kentara sengkarut mekanisme BPNT di Kecamatan Cikesuik,mulai dari Pedum BPNT yang sama sekali tidak diperbolehkan adanya Suplier,lalu ucapan TKSK yang hanya sebatas memantau dan mengikuti, serta keterlibatan seorang Dodong selaku pendamping .”Jika TKSK hanya sebatas memantau dan mengikuti,apa yang harus di LPJ kan kepada Camat serta Dinsos,begitu juga Dodong yang konon katanya pedamping,siapa yang menerbitkan SK pendamping,sehingga TKSK begitu formal mengatakan,bahwa persoalan itu terkesan sepenuhnya di tangan Pendamping.Kemudian bagaiman dengan paket jenis Sembako yang tidak sesuai dengan nominal dan terindikasi dikorupsi?” Terang Salah satu Aktifis setempat yang namanya minta untuk tidak dipublikasikan.

“Dalam hal itu Pjs Bupati Kabupaten Pandeglang diminta untuk segera menindak tegas secara structural,Mulai dari Dinas Sosial hingga ke Agen,Sebelum pada akhirnya Kami yang melaporkannya pada pihak yang berwajib.” Pungkas Aktifis. ** NURYAHMAN