Warga Terkendala Biaya Rumah Sakit, Ombudsman Telepon Sekda Kabupaten Mamasa -->

Iklan Semua Halaman

Warga Terkendala Biaya Rumah Sakit, Ombudsman Telepon Sekda Kabupaten Mamasa

Admin
Sabtu, 07 November 2020


Mamuju, Sulbar - Globalinvestigasinews.com

Setelah menerima pengaduan salah seorang warga kabupaten Mamasa yang mengeluhkan tagihan biaya persalinan di salah satu rumah sakit di Mamuju senilai 10 juta rupiah, tim ombusman langsung melakukan RCO (reaksi cepat ombudsman) berkoordinasi dengan sekertaris Daerah kabupaten Mamasa, jumat 06/11.

Kepala perwakilan ombudsman Sulbar Lukman Umar dikantornya pada jumat kemarin 6/11 mengatakan, "bahwa Pelipus salah seorang warga Mamasa adalah pemegang kartu peserta BPJS kesehatan tanggungan APBN". Ujarnya

Selain melakukan komunikasi dengan pemda Mamasa ombudsman Sulbar juga menyerahkan santunan seadanya untuk membantu meringankan beban keluarga pelipus, "kami turut prihatin kondisi pak pelipus ini, sehingga ikut membantu semampu kami bagaimanapun sesama manusia tentu kita harus memperhatikan sisi kemanusian", kata Lukman.

Kepada tim ombudsman Pelipus juga mengungkapkan, "ia bersama istrinya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan jika BPJS kesehatan miliknya sudah tidak berlaku lagi.
Karena kondisi tersebut Pelipus harus membayar biaya persalinan disalah satu Rumah Sakit di mamuju karena BPJS kesehatan miliknya dinyatakan tidak berlaku".

Ombudsman meminta agar pemda memberikan solusi kepada Pelipus selaku warga kabupaten Mamasa yang masih berada di rumah sakit bersama keluarganya.

Dalam waktu dekat Ombudsman juga akan mempertanyakan proses penonaktifan kepersertaan JKN keluarga Pelipus kepada Dinsos kabupaten Mamasa sebab sebagai penyelenggara pelayanan publik seharusnya ada informasi yang jelas sampai kewarga jika terjadi perubahan status kepersertaan.

Adapun hasil koordinasi Ombudsman dengan sekda Mamasa masalah keluarga Pelipus dinyatakan selesai atas peran pemkab Mamasa yang berjanji akan menanggung seluruh tagihan biaya di rumah sakit Mitra Manakarra dan saat ini masih dalam proses.

Sebagai Lembaga Negara Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman menghimbau seluruh masyarakat peserta BPJS tanggungan pemerintah segerah memeriksa keaktifan kartu BPJS miliknya,jika dinyatakan ada masalah diminta segerah melapor ke BPJS kesehatan dan jika tidak mendapatkan layanan segera. Lapor ke Ombudsman.

Melapor kekantor Ombudsman bisa datang langsung atau melalui pengaduan ,online Ombudsman Sulbar di nomer Whatsapp 0811-2453-737.

( bang rus Kaperwil Sulbar)